KABUPATEN CIREBON -, Masalah data kemiskinan masih menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Pasalnya, program pengentasan kemiskinan yang tengah digaungkan, akan lebih sulit tercapai jika data yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
Dikatakan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag, banyak masyarakat di Kabupaten Cirebon yang kurang peduli terhadap data kependudukan. Padahal, data tersebut bisa menjadi sumber keributan khususnya saat ada program bantuan dari pemerintah.
“Mohon maaf, masyarakat yang ekonominya rendah dan pendidikannya kurang, terkadang tidak peduli terhadap data kependudukan, seperti KTP maupun KK. Tetapi, mereka akan protes keras jika tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal, pemerintah itu mendasarkan data penerima bantuan dari data kependudukan,” ujar Imron usai Pengukuhan Forum Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon (FPKSKC) tingkat kecamatan, Jumat (22/7/2022) di Pendopo Bupati Cirebon.
Oleh karena itu, Imron meminta kepada pengurus FPKSKC yang telah dikukuhkan ini, untuk bisa mengawal dan mendampingi masyarakat dalam memperoleh data yang valid. Termasuk juga dalam urusan verifikasi, Imron dengan tegas menyebut jangan ada data palsu.
“Jika memang orang tersebut berhak mendapatkan bantuan, maka harus diprioritaskan. Keluhan selama ini yang saya terima, ada orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat bantuan dan sebaliknya. Tugas puskesos inilah yang harusnya mendampingi agar bantuan tepat sasaran,” tambahnya.
Senada, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE M.Si juga mengatakan permasalahan kemiskinan ini kuncinya didata. Disamping itu, perlu kerja sama semua pihak dalam menyukseskan program pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.
“Puskesos ini juga memliki peran penting untuk program pengentasan kemiskinan. Dari sembilan kecamatan yang sudah kita monitoring, permasalahan kemiskinan ini adalah masalah multisektoral. Tidak bisa hanya diatasi oleh Dinas Sosial semata, tetapi semua harus terlibat,” kata Ayu, sapaan akrab Wabup.
Ayu juga mengajak desa untuk ikut serta membantu, terutama penganggaran dalam program pengentasan kemiskinan. “Pak Kuwu juga harus ikut berperan. Melalui penganggaran yang pro program pengentasan kemiskinan, maka niscaya program tersebut lebih mudah direalisasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua FPKSKC Kabupaten Cirebon, Dr. Iis Krisnandar SHCn sebut pemerintah dianggap gagal dalam pelaksanaan pembangunan apabila tingkat capaian penanggulangan kemiskinannya rendah. Dijelaskannya, kemiskinan merupakan isu pembangunan multidimensi, perlu pendekatan yang tepat dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa dengan pendampingan kecamatan dan perangkat daerah terkait, serta seluruh stakeholder pembangunan lainnya di daerah.
“Keberadaan Forum Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon (FPKSKC) di tengah-tengah masyarakat akan menjadi peran dan motor penggerak pembangunan kesejahteraaan sosial sampai pada tataran grass root. FPKSKC mempunyai potensi yang cukup besar bagi pembangunan kesejahteraan sosial nasional. FPKSKC berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang berbasis kerakyatan. Oleh karena itu, upaya-upaya pemberdayaan perlu lebih ditingkatkan, agar mampu menghadapi tantangan, baik masa kini maupun masa yang akan datang,” beber Iis.
Iis juga menyampaikan harapan kehadiran FPKSKC di tengah-tengah era pembangunan bangsa Indonesia ini bisa memberi manfaat bagi pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan sosial, analis kebijakan sosial, serta para generasi penerus bangsa yang fokus terhadap masalah pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “FPKSKC juga bisa dijadikan salah satu referensi bagi pihak-pihak yang terkait pada kajian pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat,” tutupnya. (DISKOMINFO/Zen
