Jakarta,wartakum7.com : Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, (26/1/2023).
Audiensi tersebut dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Daya Tarik Wisata (DTW) Taman Bahari Mojopahit (pembangunan Wisata Perahu Mojopahit) sesuai Perpres 80/2019, yang akan mulai dikerjakan tahun ini.
“Nantinya di lokasi wisata ini akan ada kapal Mojopahit sepanjang 40 meter, insyallah ini kapal yang sangat besar, dan itulah yang akan menjadi ikon nanti di pinggir sungai ngotok yang merupakan anak sungai brantas,” ungkap Wali Kota Mojokerto.
Sebagai informasi, tahun 2023 Kota Mojokerto masuk sebagai salah satu daerah yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata dari pemerintah pusat.
Dihadapan Sandiaga Uno, wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut juga menjelaskan bahwa selama ini yang menjadi penyumbangProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kota Mojokerto adalah sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
“Meski kita tidak punya wisata alam, pertanian, maupun industri, tapi kita ini jantungnya Mojokerto raya. Jadi seluruh perhotelan dan sarana prasarana pariwisata ada di Kota Mojokerto semuanya,” terangnya.
Hingga saat ini, Kota Mojokerto telah memiliki lebih dari 10 ribu UMKM, 3.300 diantaranya merupakan hasil pendampingan masyarakat terdampak covid-19 melalui program inkubasi wirausaha.
Dalam kesempatan ini, Menparekraf Sandiaga Uno menyambut baik rencana pembangunan Wisata Perahu Mojopahit di Taman Bahari Mojopahit, Kota Mojokerto seperti yang telah dipaparkan Ning Ita.
“Untuk taman wisata bahari saya rasa cocok juga ada perahunya, nanti coba akan kita lihat bagaimana kita bisa fasilitasi,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono menambahkan, bahwa pariwisata merupakan salah satu dari enam program prioritas pembangunan Wali Kota Mojokerto yang dituangkan dalam RPJMD dan harus dituntaskan di tahun 2023.
“Harapannya tentu ini bisa difungsikan di tahun 2024 dengan memanfaatkan aset pemerintah kota, juga aset BBWS setelah mendapatkan ijin pemanfaatan tanggul, bantaran dan sungai Ngotok dari Kementerian PUPR,” terang Agung usai mendampingi wali kota dalam forum tersebut.
Selain Kota Mojokerto, daerah lain yang juga bersamaan melakukan permohonan audiensi dengan Kemenparekraf adalah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Biak Numfor, Serta Kabupaten Berau. ( END ).
