Wartakum7.com – Tuban -,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah melakukan upaya pengembangan digitalisasi secara menyeluruh, dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat disentralisasi by digital.
Pasalnya kapasitas, volume, atau kuota dari sebuah jaringan internet yang dipakai untuk mengirim dan menerima data per detiknya di keluhkan sangat mahal dan lemot Karena itulah satuan bandwidth pengguna bps (bits per second)di pertanyakan.jumat(24/03/2023)
Beberapa langkah pendukung upaya tersebut juga telah dilakukan, diantaranya pembuatan website sebagai media pelayanan publik, manajemen informasi, penyajian profil, maupun mempublikasikan potensi suatu icon desa, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan informasi.
Sebagai sarana penunjang website desa, pemerintah juga menyediakan dan menyelenggarakan jaringan internet desa, dengan target dapat memberikan kemudahan dalam segala bentuk layanan seperti distribusi surat, mempermudah pengelolaan arsip surat dan dokumen, serta layanan tandatangan elektronik.
Namun pelaksanaan pogram yang selanjutnya menjadi biaya belanja melalui APBDes tersebut dinilai belum maksimal, dan justru membuat pemerintah desa merasa terbebani karena harus mengeluarkan biaya bulanan untuk layanan koneksi internet yang mahal dan lemot.
Bahkan sebagian bentuk target program dalam pelaksanaanya terkesan menyisakan kekecewaan dari beberapa pengguna, baik itu para staf pegawai desa yang bekerja meggunakan internet maupun masyarakat yang dikatakan terfasilitasi internet (wifi) umum desa. Mereka mengeluhkan kualitas sambungan internet yang lemot (lelet).
“Kecepatannya lemot mas, kalah dengan wifi warkop, padahal biaya bulanan internet desa dianggarkan Rp 2 juta dari APBDesa. Sedangkan warkop biaya abunemennya lebih murah, rata-rata hanya Rp 400 ribu tetapi kuat digunakan streaming pelanggan seabrek di warung,” terang Prayit, salah satu BPD di wilayah Kecamatan Soko.
Selain itu, Prayit juga menyampaikan, bahwa keluhan leletnya kecepatan jaringan internet ini perlu penanganan serius, dan diharapkan dapat disosialisaikan secara keseluruhan, siapa penyedia kuota, kendalanya apa, solusinya bagaimana, karena biayanya terhitung sangat mahal.
Sementara itu, keluhan dari desa lain juga bermunculan, seperti yang diungkapkan oleh tehnisi amatir yang enggan di sebutkan namanya di wilayah Kecamatan Soko, Ia menceritakan sempat melakukan reset download searching internet dengan harapannya dapat menggunakan jaringan dengan kecepatan maksimal, namun selang beberapa hari petugas dari Kabupaten datang untuk melakukan setting ulang dan justru melambatkan kecepatan internet.
Disisi lain, menyinggung jumlah kuota yang diberikan oleh Pemkab kepada pemerintah desa, Ahmad Ridwan Kades Gunung anyar menyatakan,” bahwa pihaknya tidak tau karena semua sudah di setting petugas dari Kabupaten Tuban, namun tidak sesuai dengan biaya yang harus dibayarkan.
Terpisah, Kades Mojoagung Kecamatan Soko .saat di konfirmasi melalui chatting WhatsApp. Awak media menjelaskan, “Program internet desa sudah di tetapkan Pemkab, kuota bandwith dan sarana perlengkapannya kita tidak tau, ketika Dana Desa ada pencairan, kita langsung mengalokasikan pembayaran program tsersebut, rata-rata biaya Abunemen dalam satu bulan mencapai 2jt atau totanya 24jt untuk satu tahun anggaran, spesifikasinya tidak sesuai apa yang kita minta, harapan kami tidak terlalu berlebihan, yang penting sinyalnya lancar tidak lemot”, papar Kades Mojoagung.
