Jakarta | Wartakum7.com – Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin menyebut adanya tiga (3) faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi rakyat Indonesia akibat munculnya covid-19. Sebagai mantan Dan Kopassus dan Deputi Basarnas RI ini, Tatang menyayangkan sikap pemerintah lebih berpihakan pada bisnis dan politik.
“Pandemi covid-19 ini telah menjadi beban rakyat Indonesia, apapun itu, saya merasakan dampak yang begitu pelik kepada rakyat Indonesia. “Kata Tatang ketika ditemui di kediamannya di Komplek Kopassus, Jakarta (Minggu,15/8/21).
Tiga (3) faktor yang telah menjadi sorotan Tatang adanya pemotongan BST dibeberapa wilayah mulai dari 50 ribu sampai 400 ribu per orangnya. Kedua, sembako untuk rakyat ditemukan beras tak layak dengan banyaknya kutu.
“BST sudah dipotong, sembako beraspun banyak kutunya. Rakyat kita manusia, dan bukan binatang, manusiawikan mereka dan jangan ambil hak rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan saja,” ujarnya.
Lebih rinci, Tatang membeberkan adanya aduan soal BST dikorupsi para oknum ASN, serta ketidakwajaran pemberian sembako kepada masyarakat.
“Saya dapat aduan adanya korupsi di BST, penyelewengan bantuan Bansos covid dimana beras yang tak layak dan sudah menjamur, menggumpal, kutuan bahkan ada yang berbau. Itu sangat tidak pantas diberikan kepada rakyat. Iblis-iblis berkedok para oknum ASN tersebut harus dicari,ditangkap dan diproses secara hukum,” terang Tatang.
Faktor yang menjadi problem adanya wajb vaksin, dia menilai aturan yang diterbitkan melalui Perpres, Perment, dan Perda tak sejalan dengan UU Kesehatan RI, bahwa hak untuk sehat atas seseorang tidak bisa dipaksakan. “Aturan wajib vaksin itu sama nyelenehnya dengan utak-atik akal dan akhirnya jadi akal-akalan. Para pejabat sebaiknya sadar, dan jangan memberikan pemahaman yang tidak sejalan dengan amanah Pancasila dan UUD’45. “Jelasnya.
Tatang yang sebelumnya sempat viral dengan content video dan suaranya menuding pemerintah untuk tidak memaksakan vaksin kepada masyarakat, terlebih vaksin sebagai syarat administrasi merasakan ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mantan Deputi Basarnas RI di era SBY dan Jokowi ini juga dikenal sebagai Presiden Tani Indonesia sekaligus salah satu dewan pembina di Forum Wartawan Jakarta (FWJ-) Indonesia. Dia mengkritik kebijakan pemerintah yang salah kaprah dan memaksakan kehendak adalah muatan yang tak dibenarkan dalam konstitusi.
Dalam kondisi rakyat terjepit, kini muncul obat-obatan, dan wafer makanan anak-anak yang didalamnya diisi potongan silet, paku, dan beling alias pecahan kaca. “Ngeri sekali Indonesia kita saat ini. Aparat harus bertindak dong, lindungi rakyat sendiri dan jangan bermain-main, karena semua ini serius dan harus ditangani secepatnya,” harapnya.
Dengan adanya istilah nama-nama baru, mulai dari PSPB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan lain-lain yang semuanya sama saja sebagai penyekatan ruang gerak masyarakat sehingga munculnya persoalan baru dalam urusan perut.
“Rakyat sulit untuk usaha, dan bahkan banyak yang istri minta cerai, pendidikan anak terabaikan, semua karena soal ekonomi, namun Negara tidak hadir dalam kondisi rakyat seperti ini, malahan dana yang hampir 1000 Triliun untuk pengentasan Pandemi telah banyak hilang, entah siapa yang mengambilnya. Biar itu urusan KPK untuk melakukan audit dan proses hukumnya,” ungkap Tatang.(Red)
