Mojokerto | Wartakum7.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kabag Administrasi Pembangunan Rinaldi Rizal Sabirin, Camat Bangsal Sugeng Nuryadi, serta Kades Sumberwono Khoirul Ikhwan, meresmikan “Jembatan Wonokerto” Dusun Wonokerto Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal, Kamis siang (30/12) dengan ditandai penandatanganan prasasti dilanjutkan pengguntingan ronce melati. Jembatan penghubung Sumberowono- Kedunguneng sepanjang 24 meter dengan lebar 4 meter tersebut, telah rampung dibangun menggunakan anggaran BK Desa senilai kurang lebih Rp 800 juta.
Khoirul Ikhwan Kades Sumberwono dalam laporan mengatakan, Jembatan Wonokerto memiliki nilai urgensi yang sangat penting karena menjadi akses alternatif untuk masyarakat umum. Dirinya memohon agar sarana prasarana pendukung, dapat dilakukan untuk menambah kenyamanan.
“Jembatan ini adalah penghubung antara Sumberwono-Kedunguneng, dan jadi akses bagi yang mau ke ke Pasar Sawahan, maupun desa-desa di timur sungai. Anak-anak kami yang sekolah di SMAN Peterongan, SMPN 2 Bangsal, dan MTSn Bangsal juga sangat terbantu dengan adanya Jembatan Wonokerto ini. Maka dari itu, kami ingin agar Pemda dapat membantu melengkapi pembangunan tepatnya jalan arah ke jembatan. Kami ingin jalan ini bisa jadi jalan protokol. Dapat kami sampaikan juga bahwa Kecamatan Bangsal belum ada tempat wisata. Nah, di areal jembatan ini, kami memiliki lahan yang luas untuk dapat dimanfaatkan ke arah pembangunan wisata. Mohon kiranya ini dapat menjadi atensi Pemda,” harap Khoirul Ikhwan.
Menanggapi hal di atas, Bupati Ikfina pada arahannya menegaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto akan fokus pada kebutuhan masyarakat, kebermanfaatan dan keberlanjutan. Untuk semua itu, harus ada komunikasi dan urun rembug untuk memetakan apa saja yang dibutuhkan dan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya.
“Pemda akan memprioritaskan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan urgensinya. Saya mohon untuk pembangunan ke depan, awali dengan urun rembug mana-mana yang didahulukan. Tolong Bapak/Ibu petakan semua apa saja yang prioritas, agar sesuai prosedur. Karena kita ini juga diawasi KPK pada Divisi Korsupgah. KPK mengawal bebagai kebijakan program pembangunan, yang harus ada dasar perencanaan. Termasuk mengawasi apakah program ini betul-betul ada nilai kebermanfaatan dan produktivitasnya bagi masyarakat. Tapi pemantauan tersebut, jangan sampai membuat kita takut untuk menjalankan program,” kata Bupati. ( END ).
