Mojokerto, wartakum7.com. – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2026 bertempat di Pendopo Graha Maja Tama Kabupaten Mojokerto Jumat 27/3/pagi.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Drs. Bambang Wahyudi M.Si,. mengatakan bahwa Musrenbang RKPD tahun 2026 ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan organisasi masyarakat.
“Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto, ” ujarnya.
Dari hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2026.
Dengan perencanaan yang sangat matang dan berbasis partisipasi publik, pembangunan bisa berjalan dengan lebih efisien dan efektif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari pembagian yang dilakukan, total kebutuhan anggaran mencapai Rp. 3,85 triliun, sementara’ proyeksi belanja daerah hanya Rp. 2,82 triliun, sehingga terdapat defisit Rp. 1,03 triliun. Kondisi ini mengharuskan adanya skala prioritas dalam alokasi anggaran.
“Prioritas yang utama adalah pemenuhan Belanja wajib Mengikat, Mandatori Spending dan program unggulan kepala daerah,” jelas Bambang Wahyudi.
Musrenbang kali dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk Wakil Bupati Mojokerto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto beserta unsur pimpinan, para Ketua Fraksi DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Kabupaten Mojokerto, Staf Ahli Kabupaten Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah, Camat Se-Kabupaten Mojokerto, Kepala Rumah Sakit se-Kabupaten Mojokerto, Kepala Kejaksaan Kabupaten Mojokerto, Kepala Pengadilan Kabupaten Mojokerto, Kapolres Kabupaten Mojokerto, Kapolres Kota Mojokerto, Dandim 0815 Mojokerto, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, perwakilan dari Kementrian PANRB, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMD.
Dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj Ayni Zuroh, S.E., M.M. menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan yang telah dirumuskan dalam Musrenbang RKPD 2026.
“Kami sebagai DPRD Kabupaten Mojokerto siap bersinergi dengan eksekutif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat.Aspirasi dari bawah harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan ke depannya,” ujar Ayni Zuroh.
Ketua DPRD juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan – kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur.
Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja maksimal dalam merealisasikan program prioritas yang telah disepakati.
Dengan kerja sama yang baik antara legislatif, eksekutif dan masyarakat kita bisa mewujudkan Mojokerto yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, Lc, M.Hum., dalam sambutannya menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk aktif mengajukan usulan program kepada Kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi.
“Melalui Musrenbang ini, kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Mojokerto benar-benar melibatkan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, saya menekankan kepada perangkat daerah agar proaktif dalam mengajukan usulan yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi,” tegas Bupati Al Barra.
Pada kesempatan kali ini Bupati Mojokerto juga menyampaikan ada lima isu strategis yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Mojokerto ke depan :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih merata.
2. Penuntasan kemiskinan, dengan sistem perlindungan sosial adaptif yang lebih terintegrasi
3. Penguatan ekonomi dan infrastruktur, melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan.
4. Reformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik dengan optimalisasi digitalisasi pelayanan serta peningkatan kompetensi ASN.
5. Ketahanan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, termasuk pencegahan pencemaran serta kesiap Siagaan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, Bupati Al Barra memperkenalkan konsep ” Catur Habib Raya Mubarok, ” yang berarti empat harapan luhur untuk Mojokerto agar menjadi daerah yang lebih maju, adil dan makmur. Konsep ini menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu ia juga menjabarkan tema pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, yakni ” Percepatan Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.” Tema ini selaras dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi termasuk, ” Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan” yang menjadi fokus Pemerintahan Pusat.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2025-2029, Pemkab Mojokerto akan fokus pada peningkatan layanan dasar, hilirisasi sumber daya alam berbasis teknologi, serta penguatan investasi melalui kobarasi antar wilayah. Selain itu reformasi tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sipil juga menjadi perhatian utama.
Di akhir sambutannya, Bupati Al Barra mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menyukseskan rencana pembangunan Mojokerto. Ia mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Tholib RA : ” Gunakan akal dan musyawarah.”
“Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dalam membangun Kabupaten Mojokerto yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. ( END/ADV ).
..
