Pangkalpinang, Wartakum7.com– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Belitung melakukan kunjungan kerja ( Kunker) ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov.Kep. Babel ) dengan tujuan harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dapat diseragamkan di seluruh kabupaten kota di Kepulauan Bangka Belitung.
Hal itu dilakukan mengingat harga TBS non mitra di pabrik kelapa sawit ( PKS ) di Kabupaten Belitung, harganya sangat murah sehingga dinilai merugikan para petani kelapa sawit.
Pada Kunker kali ini Komisi II DPRD Kabupaten Belitung melakukan pertemuan dengan Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Tanjung Pesona Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Jumat 14 Oktober 2022.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belitung, Silvana mengatakan, harga TBS kelapa sawit di daerahnya tidak sama dengan harga di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelaraskan harga kelapa sawit tersebut.
“Kami datang ke sini, karena kami ingin menyelaraskan harga kelapa sawit supaya harga di setiap Kabupaten di Kepulauan Babel harganya sama. Karena saat ini, ada kesenjangan harga, di Pulau Bangka harga lebih tinggi dibandingkan di Belitung,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belitung.
Untuk itu, dirinya sebagai wakil rakyat mengharapkan kepada pihak Pemprov. Kepulauan Babel supaya permasalahan ini dapat di selesaikan sehingga masyarakat tidak di rugikan. Ujar Silvana
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepulauan Babel. Ahmad Yani yang memimpin rapat menuturkan, bahwa Pemprov. Kepulauan Babel menyambut baik atas masukan yang di sampaikan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Belitung terkait masalah harga TBS kelapa sawit tersebut.
Menurutnya, masalah harga ini banyak penyebabnya, antara lain karena PKS di daerah tersebut masih sangat terbatas. Untuk itu, ia berharap kepada Pemkab. Belitung untuk menyampaikan data-data harga sawit secara lengkap kepada Pemprov. Kepulauan Babel untuk menjadi pertimbangan selanjutnya.
“Kita sebagai pemerintah mendengar, menerima masukan dari Komisi II, terkait harga TBS yang berbeda,” ungkap Ahmad Yani.
Selain hal tersebut, Pemprov. Kepulauan Babel mengajurkan kepada petani sawit supaya membentuk sebuah lembaga atau membentuk korporasi yang selanjutnya bermitra dengan perusahan sawit yang ada di daerah tersebut maupun dengan PKS yang ada di Pulau Bangka.
“Untuk itu diharapkan kedepan ada penambahan PKS di Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kabupaten dapat memberikan kemudahan – kemudahan untuk para pengusaha yang ingin berinvestasi di bidang tersebut,” pungkasnya.* AS/hms
