Mojokerto, wartakum7.com. – Demi mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang aman, damai, dan demokratis di wilayah Provinsi Jawa Timur, Penjabat Sementara (PJs.) Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Forkopimda Jatim pada Rabu (16/10) di Hotel Westin Surabaya, dan diikuti oleh para Jajaran Forkopimda di tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dalam arahannya menyatakan bahwa terbangunnya kekompakan, baik di kalangan Forkopimda maupun unsur masyarakat, sangat penting dalam menjaga kondusifitas serta kelancaran Pilkada Serentak tahun 2024 agar berjalan aman dan damai.
“Alhamdulillah, dengan kekompakan, sinergi, dan kerja sama antara Forkopimda, baik di provinsi maupun daerah, pelaksanaan Pemilu yakni Pileg dan Pilpres yang merupakan pengalaman pesta demokrasi sebelumnya bisa berjalan lancar dan aman. Awalnya, kita banyak diingatkan terkait potensi kerawanan, namun dengan kerja sama kita, Pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik,” jelas Adhy Karyono.
Adhy Karyono melanjutkan bahwa Pilkada serentak 2024 ini disinyalir memiliki potensi kerawanan yang berbeda jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg sebelumnya, oleh sebab itu ia menghimbau agar sesegera mungkin para pihak yang terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat agar memetakan potensi-potensi gangguan atau konflik yang mungkin terjadi.
“Karena itu, perlu adanya pemetaan kembali untuk melihat potensi konflik dan peta kerawanan yang ada, sehingga kita dapat melakukan deteksi dini dan antisipasi. Pemilihan Pilpres dan Pilkada di daerah akan memiliki potensi kamtibmas yang berbeda,” lanjutnya.
Di akhir arahannya PJ Gubernur itu juga mewanti-wanti pada para jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota yang hadir tentang isu sensitif yang harus dicegah demi lancarnya prosesi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 nanti. Isu-isu tersebut diantara lain seperti berita Hoaks, Money Politic, ataupun usaha black campaign lainnya. Adhy berharap hal-hal pemicu itu bisa diantisipasi dengan sinergitas Jajaran Forkopimda di seluruh Jawa Timur.
“Ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi, diantaranya berita-berita hoaks, isu-isu SARA, serta kecurangan dalam pemilu, termasuk serangan fajar. Sinergi dan peran penting Forkopimda sangat diperlukan, termasuk koordinasi antara daerah, provinsi, dan pusat sebagai langkah strategis,” tandasnya. ( END ).
