Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis
Jakarta | Wartakum7.com – Mengawali rangkaian program Akademi Jurnalis Lawan Korupsi (AJLK) 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Diskusi Media secara daring melalui kanal Youtube KPK, (Jum’at,22/7/21) kemarin. Strategi pencegahan dan penindakan korupsi melalui penertiban dan optimalisasi aset menjadi bahasan utama program ini.
Dalam paparannya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi & Supervisi Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda menjelaskan, sejak 2016 KPK melakukan evaluasi terkait penertiban dan optimalisasi aset negara.
“Dari hasil tersebut, kami menemukan 8 titik rawan korupsi di daerah. Selanjutnya ada 8 area intervensi untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan,” jelas Linda.
Dari sejumlah area intervensi tersebut, terdapat 34 indikator yang masing-masing memiliki bobot untuk menilai suatu daerah, dan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pemutakhiran basis data di daerahnya masing-masing. Namun demikian, intervensi yang dilakukan masih mengalami cukup banyak tantangan.
“Sering kali kami mengalami hambatan berupa kurangnya komitmen dalam pengamanan dan penertiban aset, kurangnya konsistensi dalam updating database aset, pengendalian dan pengawasan aset, dan kesengajaan untuk memanfaatkan aset untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu,” tukas Linda. Karenanya, perlu komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan tentunya KPK untuk ikut mengatasi masalah tersebut.
Narasumber diskusi lainnya, Walikota Samarinda Andi Harun menceritakan daerahnya telah berupaya mengembalikan sejumlah aset agar menjadi nilai tambah tersendiri bagi daerah dan masyarakat.
“Untuk menangani kerawanan aset, pemerintah daerah melakukan inventarisasi aset, penilaian aset dan optimalisasi aset, pengembangan sistem informasi aset, dan terakhir monitoring dan pengendalian aset,” papar Andi.
Berperan sebagai moderator diskusi, Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam visi KPK, yaitu pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan ini, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar Nurdin Amir berpendapat bahwa peran jurnalis tidak terlepas dan didedikasikan untuk kepentingan publik, dimana jurnalistik harus bersifat independen termasuk dalam investigasi yang dilakukan.
“Penting jurnalis hadir untuk melihat persoalan yang terjadi, dalam konteks ini misalnya ada apa dibalik kepemilikan aset, tentunya hal ini demi kepentingan publik. Misalnya saja kasus Stadion Mato Angin, dimana pengelolaannya tidak jelas. Dapat kita lihat bahwa kebocoran dari pengelolaan aset tersebut, menyebabkan hasilnya tidak masuk ke kas daerah,” jelas Nurdin.
Menurut Nurdin, peran media kemudian menjadi penting dalam mendorong upaya dalam penertiban aset, yang dapat dilakukan melalui investigasi dan advokasi melalui pemberitaan, sehingga aset tersebut dapat kembali dikelola dengan baik oleh daerah dan menjadi pendapat daerah.
Upaya KPK untuk menggandeng media dan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam pemberantasan korupsi merupakan kolaborasi penting. KPK meyakini bahwa tugas pemberantasan korups, dibarengi dengan tugas jurnalistik untuk menyebarkan informasi dan melaksanakan fungsi kontrol kepada jalannya pemerintahan pusat maupun daerah, dapat menurunkan tingkat korupsi yang ada di Indonesia. (hms/red)
